
Catatan CISDI soal Pengesahan RUU Kesehatan, Singgung Pengaturan Iklan Rokok
CISDI memberikan catatan dari disahkannya RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan baru. Termasuk soal mandatory spending sama pengaturan iklan rokok.
CISDI memberikan catatan dari disahkannya RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan baru. Termasuk soal mandatory spending sama pengaturan iklan rokok.
DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Sebanyak 105 dari 575 anggota Dewan hadir rapat paripurna secara fisik.
"Dengan semangat peningkatan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, Fraksi Partai Demokrat DPR menolak pembahasan RUU Kesehatan ke tingkat lanjut," kata AHY.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu proses yang sedang berjalan di DPR terkait RUU Kesehatan yang sudah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna.
RUU Kesehatan sedianya akan dibawa ke rapat paripurna DPR, Selasa (20/6). Namun DPR belum bisa memastikan kapan RUU tersebut akan disahkan.
Anggota Komisi IX F-PKS Netty Prasetiyani menyoroti RUU Kesehatan tak memasukkan mandatory spending atau pengeluaran negara dan daerah dalam anggaran kesehatan.
Naskah RUU Kesehatan mendapat persetujuan dari tujuh fraksi yang hadir di raker Komisi IX DPR RI. Selanjutnya, RUU Kesehatan bakal dibawa ke Paripurna.
RUU Kesehatan bakal berlanjut ke pembicaraan tingkat II di Paripurna. Sejumlah nakes yang terwakili 5 organisasi profesi sempat menyarakan protes. Jadi mogok?
Komisi IX DPR dan pemerintah sepakat segera membawa RUU Kesehatan ke paripurna. Fraksi Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan ini dibawa ke paripurna.
Sejumlah nakes menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Massa menyuarakan penolakan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law.