
Koster Minta Insentif Infrastruktur, Wamendagri Sebut Perlu Kriteria Jelas
Wakil Mendagri menanggapi permintaan Gubernur Koster tentang insentif infrastruktur dalam RUU Kepariwisataan, menekankan perlunya kriteria jelas untuk penerima.
Wakil Mendagri menanggapi permintaan Gubernur Koster tentang insentif infrastruktur dalam RUU Kepariwisataan, menekankan perlunya kriteria jelas untuk penerima.
Gubernur Bali Wayan Koster meminta insentif pengembangan infrastruktur dan transportasi diatur di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati menegaskan komitmen pihaknya dalam membahas RUU Kepariwisataan. Apa poinnya?
Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mendorong RUU Kepariwisataan jadi pijakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berakar budaya.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan mengatur soal pajak warga negara asing (WNA).
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mendorong RUU Kepariwisataan untuk mengatur pajak WNA, guna memfilter kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.
Untuk meningkatkan penerimaan dari industri pariwisata, warga negara asing yang masuk ke Indonesia untuk tujuan berwisata diminta untuk membayar pajak.
RUU Kepariwisataan resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Puan menyebut DPR menginisiasi perubahan UU Kepariwisataan demi pariwisata berkualitas yang berkelanjutan.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi usul DPR RI.