
Proyek Trans Labuan Bajo Masuk RPJMN Prabowo, Malah Disetop Sementara Pemprov
Pemprov NTT hentikan proyek jalan trans Labuan Bajo-Terang-Kedindi akibat efisiensi anggaran. Fokus pada pemeliharaan jalan yang sudah ada.
Pemprov NTT hentikan proyek jalan trans Labuan Bajo-Terang-Kedindi akibat efisiensi anggaran. Fokus pada pemeliharaan jalan yang sudah ada.
DPD RI juga sudah berkoordinasi dengan 8 Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerjasama Daerah Kepulauan untuk mengejar RUU tersebut.
Nono menegaskan DPD RI, pemerintah Provinsi, kalangan kampus dan civil society akan terus mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
LaNyalla mengatakan DPD RI sebagai inisiator RUU tentang Daerah Kepulauan terus melakukan pembahasan maraton untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena ada delapan provinsi yang berbasis kepulauan, dua ada di barat dan enam ada di timur.
Dengan adanya RUU tentang Daerah Kepulauan, menurut LaNyalla, gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa didorong agar tidak menjadi sekedar konsep.
Menurut Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono RUU ini sangat strategis bagi daerah kepulauan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan.
Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan dengan RUU Daerah Kepulauan, masalah pembangunan di provinsi kepulauan akan semakin cepat teratasi.
Penerapan pilkada asimetris yang mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah ternyata masih luput dari daerah khusus yang bersifat kepulauan.