
Komisi II DPR Cecar Nusron soal 60 Keluarga Kuasai 48% Tanah di RI
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN tentang 48% tanah dikuasai 60 keluarga. Ini kata Nusron.
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN tentang 48% tanah dikuasai 60 keluarga. Ini kata Nusron.
"Saya kira pajaknya harus dinaikkan betul, mereka sudah sangat kaya. Saatnya negara mengambil untuk didistribusikan kepada rakyat," ujarnya.
DPD RI menindaklanjuti sengketa lahan 58 hektare di Lombok Barat. Masyarakat mendesak BPN segera terbitkan sertifikat hak milik untuk kepastian hukum.
Badan Bank Tanah memanfaatkan 40.000 m² lahan untuk Program Ketapang. Tanah itu untuk menanam padi, jagung, dan pembuatan demplot.
Gubernur Jambi Al Haris dukung percepatan Reforma Agraria 2025 untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN akan menertibkan lahan HGU dan HGB yang terlantar untuk kesejahteraan rakyat.
Pemerintah identifikasi 100 ribu hektare lahan terlantar. Proses penetapan memakan waktu hingga 587 hari sebelum dialihkan ke Bank Tanah untuk reforma agraria.
Pemerintah akan menyisir 100 ribu hektare tanah telantar. Jika terbukti telantar, akan diambil alih negara.
Nusron menjelaskan bahwa proses penetapan tanah terlantar memerlukan waktu yang panjang.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kunjungi Jambi untuk dialog tentang kawasan transmigrasi. Fokus pada kedaulatan pangan dan pembangunan desa.