
Ketua MA Harap Perma Vonis Koruptor Jadi Pedoman Hindari Disparitas Putusan
"Kemerdekaan dan kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap dijunjung tinggi," kata Ketua MA Syarifuddin.
"Kemerdekaan dan kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap dijunjung tinggi," kata Ketua MA Syarifuddin.
Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menilai disparitas hukum tak hanya menyangkut putusan hakim. Nawawi menyebut disparitas juga terjadi di tingkat penuntutan.
Ketika terjadi disparitas pidana, maka seorang terpidana akan membandingkan pidananya dengan terpidana lain.
"Namun, di balik semua itu yang paling penting adalah, menurut kami, independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Namun di luar itu, MA juga harus menegaskan, sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada hakim ketika tidak mengikuti Perma 1/2020 ini," kata Kurnia Ramadhana.
Komisi III menilai Perma No. 1 tahun 2020 bisa dijadikan sebagai petunjuk teknis dalam sistem peradilan bukan sebagai materi muatan dalam undang-undang.