
Komisi II DPR Bersurat ke Pimpinan-Baleg untuk Susun Omnibus Law Politik
Komisi II DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu. Komisi II DPR segera menyusun revisi paket UU politik atau Omnibus Law Politik.
Komisi II DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu. Komisi II DPR segera menyusun revisi paket UU politik atau Omnibus Law Politik.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menanggapi usulan revisi sejumlah UU politik via omnibus law. Dia mengatakan usulan itu akan ditampung terlebih dulu.
Dia berharap saat wacana tersebut benar bergulir dan tercipta aturan baru, sistem kepemiluan di Indonesia bisa efesien dan tidak perlu membutuhkan biaya besar.
Waka Baleg DPR Ahmad oli Kurnia mengusulkan revisi sejumlah Undang-Undang (UU) politik dengan metode Omnibus Law.
"Oleh karena itu sebetulnya PKB termasuk salah satu yang menyesal perubahan sistem politik, melalui paket UU politik ini tidak dilakukan," kata Cak Imin.
Kemendagri menerima perwakilan sejumlah LSM yang terdiri atas Perludem, Pusat Studi Konstitusi (Pusako), dan Kode Inisiatif untuk melakukan audiensi.