
Nasib Pembangunan IKN Usai Tambahan Anggaran Ditolak
Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak permintaan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak permintaan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sejumlah kementerian ajukan tambahan anggaran 2026 ke DPR. Ini daftar dan besarannya.
Kementerian PKP usulkan tambahan anggaran Rp 48 triliun untuk 2026, fokus pada pembangunan 2 juta rumah lewat BSPBS.
Kemenhub laporkan realisasi anggaran per 2 Juli 2025 mencapai Rp 8,51 triliun. Menteri Dudy optimis penyerapan akan meningkat hingga 96% di akhir tahun.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 13,25 triliun.
Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran pagu indikatif Rp 217 T di tahun 2026. Nilai ini membuat BGN jadi lembaga dengan anggaran terbesar.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran untuk Kementerian Perhubungan senilai Rp 8,42 triliun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan anggaran Kementerian yang dipimpinnya dipangkas Rp 722,73 miliar.
Pagu anggaran Kemenkop 2025 ditetapkan Rp 317 miliar setelah efisiensi Rp 155 miliar.
Mendikdasmen optimis berbagai program yang diusungnya akan berjalan meski anggaran kementerian dipisah. Akan tingkatkan kerja sama.