
Massa Buruh Long March ke MK, Minta Omnibus Law UU Cipta Kerja Dicabut
Massa buruh long march menuju Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberang Istana Merdeka. Massa meminta MK mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Massa buruh long march menuju Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberang Istana Merdeka. Massa meminta MK mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
NasDem menyampaikan refleksi akhir tahun terkait situasi dan kondisi Indonesia. NasDem di antaranya menyoroti vaksinasi Corona hingga pemberantasan korupsi.
Omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan Presiden Jokowi. Ketua DPR Puan Maharani meminta atensi seluruh komisi untuk mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2020.
Guru Besar UGM yang pernah menjadi ahli Pilpres di MK untuk kubu Jokowi itu menyoroti soal tumpang tindih hukuman di UU Cipta Kerja. Berikut penjelasannya.
Viral di medsos, UU Cipta Kerja memuat definisi berputar tentang minyak dan gas bumi. Ternyata definisi ini sama dengan yang dimuat dalam UU Migas.
"Yang pasti tetap menolak Omnibus Law Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSSK SPSI Roy Jinto Ferianto.
Kesalahan dijumpai dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain di halaman 6, kesalahan ditemukan di halaman 757.
Omnibus UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. Jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar.
Omnibus UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. UU Cipta Kerja mendapat nomor UU Nomor 11 Tahun 2020.
Penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja terus disuarakan serikat buruh. Mereka kini ancang-ancang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).