
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
BPK RI menyampaikan LHP LKPP tahun 2022. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
BPK RI menyampaikan LHP LKPP tahun 2022. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-27 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023. Agenda rapat ini akan membahas seputar pemeriksaan keuangan pemerintah tahun 2022.
Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BRIN, dan LIPI 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti temuan BPK.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap ada 6.011 masalah di laporan keuangan pemerintah pusat.
Komisi VII DPR RI memanggil Menteri ESDM Arifin Tasrif siang ini. Arifin dipanggil untuk rapat kerja membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019.
Rapat Komisi VII DPR RI dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro soal laporan keuangan pemerintah pusat menghasilkan 5 kesimpulan.
Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro.
BPK mengungkapkan masih banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.
Badan Pemeriksa Keuangaan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019.