detikNewsSabtu, 05 Des 2020 15:53 WIB
Terjaring OTT, Bupati Banggai Laut Tiba di KPK
KPK menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng), Wenny Bukamo dalam dugaan kasus suap untuk kepentingan kampanye pemenangan.
detikNewsSabtu, 05 Des 2020 15:53 WIB
KPK menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng), Wenny Bukamo dalam dugaan kasus suap untuk kepentingan kampanye pemenangan.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 22:03 WIB
Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo (WB), bersama lima orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK telah menyelidiki kasus sejak Maret 2020.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 21:43 WIB
"WB, RSG dan HTO, dititipkan penahanannya di Rutan Polres Luwuk kemudian dibantarkan untuk isolasi mandiri karena terindikasi reaktif COVID-19," ujar Nawawi.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 21:21 WIB
Bupati Banggai Laut ditetapkan sebagai tersangka penerima dari rekanan Dinas PUPR. Suap itu diduga diterima Wenny untuk memenangkan proyek pada dinas PUPR.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 20:53 WIB
KPK menemukan uang sebanyak Rp 2 miliar dalam OTT KPK Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 20:45 WIB
Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan 3 bos perusahaan rekan Pemkab Banggai Laut sebagai tersangka.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 18:24 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, saat ini sedang menjalani isolasi.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 17:05 WIB
Sejumlah orang yang terjaring bersama Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng), Wenny Bukamo, dalam operasi tangkap tangan (OTT), tiba di gedung KPK.
detikNewsJumat, 04 Des 2020 09:35 WIB
Bupati Banggai Laut, Sulteng, Wenny Bukamo, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Total ada 16 orang yang diamankan dalam OTT bersama Wenny Bukamo.
detikNewsKamis, 03 Des 2020 18:54 WIB
PDIP mengaku belum menerima informasi lengkap OTT Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Jika benar Wenny terjerat OTT KPK, PDIP tak akan memberi bantuan hukum