
Tantangan Menkeu Baru dalam Menyelaraskan Fiskal dan Moneter
Salah satu problem klasik dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah kebijakan fiskal dan moneter yang sering kali tidak seiring sejalan.
Salah satu problem klasik dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah kebijakan fiskal dan moneter yang sering kali tidak seiring sejalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani rencanakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp 60 triliun di 2026 untuk kurangi utang dan perkuat cadangan fiskal pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027-2028. Namun, ekonom menilai ambisi ini sulit tercapai dalam kondisi fiskal saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membayar bunga utang negara Rp 599,44 triliun pada 2026, naik 8,6% dari 2025. Pembayaran didominasi utang dalam negeri.
APBN Indonesia 2024 diuji di tengah turbulensi global. Fokus pada pertumbuhan 8% dan penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi tantangan utama.
Perekonomian Indonesia memasuki tahun 2025 dengan ketahanan yang tetap solid di tengah dinamika global yang menantang.
Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 8.680,13 triliun per November 2024, naik Rp 119,77 triliun. Rasio utang terhadap PDB tetap aman di 39,20%.
Utang pemerintah Indonesia hingga November 2024 mencapai Rp 8.680,13 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB di 39,20%, tetap di bawah batas aman 60%.
Rapat dengan Tim Banggar DPR-RI menjadi momen dan kesempatan yang strategis untuk menyuarakan berbagai aspirasi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.
Apakah beban fiskal baru akan menjadi masalah yang besar?