
Rasionalitas Evaluasi Pilkada dan Pelibatan Akademisi
Pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD. Wacana ini muncul di tengah carut marutnya pelaksanaan Pilkada 2024.
Pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD. Wacana ini muncul di tengah carut marutnya pelaksanaan Pilkada 2024.
Akar persoalan di balik tingginya biaya pencalonan dan pemenangan pilkada sebenarnya terletak pada bobroknya sistem demokrasi di level daerah.
Dalam konteks evaluasi, semua pihak harus jujur dan berpikir terbuka terhadap segala bentuk kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pilkada secara langsung.
"Di Jakarta ini Wali Kota penunjukan langsung. Itu daerah khusus, kenapa nggak ada lagi daerah khusus yang lain?" kata Tito.
Selain terkait konflik, keinginan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi pilkada langsung berkaitan dengan biaya politik.
"... kalau bisa membuat kajian akademik, penelitian. Kalau nanti biayanya nggak ada, kita siap bantu pembiayaannya," sebut Mendagri Tito Karnavian.
Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay tidak setuju dengan adanya wacana Pilkada via DPRD. Hadar menyebut, ada banyak problem jika wacana tersebut dilaksanakan.
"Karena faktanya dari sejak melaksanakan pilkada langsung ada 300 sekian kepala daerah yang bermasalah secara hukum," kata Bahtiar.
"Waktu saksi aja saya habis Rp 3 miliar," kata Wayan Koster.
Khofifah Indar Parawansa mengaku bakal menunggu keputusan Mendagri Tito Karnavian hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib Pilkada langsung.