Pemerintah menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah.
DPRD Kota Bandung berkomitmen mengawal kesejahteraan buruh, mendorong pelaksanaan Perda Ketenagakerjaan, dan menjaga hubungan antara pekerja dan pengusaha.