
Pemprov Jakarta dan DPRD Teken Raperda APBD 2025 Rp 91,3 Triliun
DPRD DKI meminta agar Pemprov DKI secara proporsional menerapkan porsi anggaran subsidi terhadap Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta sesuai dengan kebutuhan.
DPRD DKI meminta agar Pemprov DKI secara proporsional menerapkan porsi anggaran subsidi terhadap Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta sesuai dengan kebutuhan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agung Setyono mengatakan ada tujuh prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam APBD 2025.
Jakarta mengajukan APBD 2025 senilai Rp 91,1 T. Wakil Ketua DPRD, Ima Mahdiah, mengatakan pendidikan gratis hingga makan bergizi gratis jadi prioritas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan APBD 2025 senilai Rp 91,1 triliun. Angkanya naik Rp 9,4 triliun jika dibandingkan dengan 2024.
Heru Budi Hartono menyebut ada lima program prioritas di Jakarta dalam penyusunan APBD 2025. Persoalan banjir hingga kemacetan akan jadi fokus.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungannya terhadap enam program prioritas tersebut.
DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.
Prasetyo mengakui terjadi pergeseran waktu pengesahan. Mulanya, pengesahan Raperda APBD 2024 dijadwalkan pada Senin (30/10).
Pemprov DKI Jakarta memangkas public service obligation (PSO) atau subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp 336 miliar. Namun tarif bus tetap Rp 3.500.
Ketua F-PAN DPRD DKI mengatakan anggota Dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting untuk menjalankan fungsi pengawasan APBD.