
MUI, Pilpres, dan Politik Munajat
Hajatan pilpres kali ini sepertinya menunjukkan adanya pergeseran politik di tubuh Majelis Ulama Indonesia.
Hajatan pilpres kali ini sepertinya menunjukkan adanya pergeseran politik di tubuh Majelis Ulama Indonesia.
Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan klarifikasi ke pengelola Monas dan MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212.
Tidak ingin ada nuansa politis jadi alasan MUI DKI untuk tidak mengundang KH Ma'ruf Amin di malam doa bersama pada (21/2).
MUI DKI membantah bertanggung jawab atas acara munajat 212. MUI menegaskan acara yang diselenggarakan oleh mereka adalah 'Senandung Salawat dan Dzikir Nasional'
Kegiatan Munajat 212 menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai acara tersebut bernuansa politis. Namun MUI DKI Jakarta membantah tudingan tersebut.
"Ya kita nggak tahulah, namanya tahun politik, semuanya kan bisa digoreng, bisa digoreng," kata Ketua MUI DKI Munahar Muchtar.
Malam Munajat 212 di Monas menuai polemik. MUI DKI memastikan kegiatan itu bukan acara politik. Tapi, MUI Pusat menilai Munajat 212 menjurus ke politik praktis.
MUI Pusat menyayangkan MUI DKI yang dinilai tak mampu mengendalikan kegiatan Munajat 212 seperti tujuan semula: berdoa, berzikir, dan bermunajat pada Allah SWT.
Merespons pernyataan KH Ma'ruf Amin terkait acara malam munajat 212, MUI DKI Jakarta menegaskan netral dalam Pemilu 2019 dan tidak berpolitik.
Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.