
Pakar Nilai DPR Ramai-ramai Kritik Putusan MK soal Pemilu Gegara Dirugikan
Sejumlah anggota DPR menyoroti putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pilkada. Reaksi mereka dinilai sebagai gambaran putusan MK merugikan mereka.
Sejumlah anggota DPR menyoroti putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pilkada. Reaksi mereka dinilai sebagai gambaran putusan MK merugikan mereka.
Bagja lantas menyinggung putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden yang diketok saat tahapan pemilu berlangsung.
Politikus NasDem ini menilai dua opsi yakni perpanjangan masa jabatan DPRD atau memberikan kosong jabatannya justru melanggar konstitusi
Afifuddin mengatakan selama ini KPU selalu kena hajar oleh masyarakat lantaran putusan MK ini.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalil Pemohon bahwa Pasal 128 huruf k UU 1/2015 telah melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan menggelar sejumlah rapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jadwal pemilu
Wacana itu sempat dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2024 yang kala itu berbicara soal perbaikan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Partai NasDem menyatakan sikap atas putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. NasDem menyebut putusan MK itu justru melanggar UUD 1945.
Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menanggapi putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah. Apa kata Kang Ace?
Ke depan, pilihan keserentakan Pemilu oleh MK harus menjadi desain yang ajeg. Hal ini dalam rangka mengakhiri transisi ketatanegaraan berulang.