detikFinanceRabu, 24 Mar 2021 09:46 WIB
Penjualan Miras Mulai Loyo, Ada Apa Gerangan?
Pertama kalinya dalam setahun sejak pandemi mulai menyebar ke seluruh Amerika Serikat (AS), penjualan minuman beralkohol turun.
detikFinanceRabu, 24 Mar 2021 09:46 WIB
Pertama kalinya dalam setahun sejak pandemi mulai menyebar ke seluruh Amerika Serikat (AS), penjualan minuman beralkohol turun.
detikHotJumat, 12 Mar 2021 16:09 WIB
Demi Lovato hampir saja kehilangan nyawanya karena narkoba dan minuman beralkohol. Namun kini ia mengaku tak bisa lepas dari alkohol dan ganja.
detikNewsKamis, 04 Mar 2021 17:40 WIB
Ia mengungkapkan kehadiran dokumen tersebut sangat dibutuhkan selain untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghentikan polemik dan ketidakpastian hukum.
detikFoodSelasa, 02 Mar 2021 16:00 WIB
Minuman keras (miras) ramai dibahas setelah Presiden Jokowi mengeluarkan perpres yang mengatur investasinya. Indonesia sendiri punya 4 miras asli lokal.
detikNewsSelasa, 02 Mar 2021 14:30 WIB
Minuman beralkohol atau khamr memang sangat dilarang dalam Islam. Mengonsumsi minuman ini dapat membuat ibadah kita tidak diterima Allah SWT.
detikNewsSelasa, 02 Mar 2021 06:45 WIB
Kontroversi mengikuti terbitnya Perpres soal Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal miras. Penolakan datang dari politikus parpol hingga ormas.
detikNewsSenin, 01 Mar 2021 20:47 WIB
PWNU Jatim menyebut Perpres Investasi Miras persoalan sangat sensitif. Tapi tidak pernah melibatkan tokoh maupun organisasi keagamaan sebelumnya untuk dibahas.
detikNewsSenin, 01 Mar 2021 20:04 WIB
PDIP Jatim mendukung Perpres Investasi Miras. Katib Syuriah PWNU Jatim tak bisa memaksa orang lain menolak investasi miras. Namun tak ada alasan mendukungnya.
detikNewsSenin, 01 Mar 2021 19:13 WIB
PWNU Jawa Timur resmi menyatakan sikap menolak Perpres Investasi Miras. Ada 4 point dalam penyataan sikap terkait miras atau minuman beralkohol tersebut.
detikNewsSenin, 01 Mar 2021 18:10 WIB
PWNU Jatim mengeluarkan pernyataan sikap soal Perpres Investasi Miras. Salah satu isinya mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak kebijakan itu.