
MHKI Nilai PP Kesehatan Perlu Direvisi Jika Timbulkan Polemik
PP)Nomor 28 Tahun 2024 resmi diteken Presiden Jokowi. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menyoroti penggabungan banyak kluster di dalam satu PP.
PP)Nomor 28 Tahun 2024 resmi diteken Presiden Jokowi. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menyoroti penggabungan banyak kluster di dalam satu PP.
Pemerintah sudah membuat panduan bagaimana kriteria pencairan biaya perawatan pasien corona. Mekanisme proses pencairannya menggunakan sistem klaim.