
Ini Aturan yang Bikin PNS Bisa Pangkas Anggaran Rapat Hingga Rp 64 T
Pemerintah mencatat terjadi penghematan anggaran rapat hingga perjalanan dinas sebesar Rp 64,8 triliun di 2018. Ini dasar aturannya
Pemerintah mencatat terjadi penghematan anggaran rapat hingga perjalanan dinas sebesar Rp 64,8 triliun di 2018. Ini dasar aturannya
PNS diwajibkan netral atau tidak berpihak kepada siapa pun terkait pemilu 17 April 2019. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB.
Evaluasi itu merupakan penilaian Kementerian PANRB terhadap instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam penerapan layanan berbasis elektronik.
Penyelenggara layanan publik milik pemerintah haruslah cepat, tepat, berkualitas, tidak berbelit, dan mudah dijangkau.
Menghadapi tantangan global dan era revolusi industri 4.0, PNS dituntut untuk tidak pernah berhenti beradaptasi alias tidak gagap teknologi (gaptek).
Lewat kerja sama yang telah dibangun diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas sektor SDM aparatur, masalah modernisasi birokrasi, serta kepercayaan publik
Dalam catata Kementerian PANRB, dari 186 pemda telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018.
Pendaftaran pegawai setara PNS telah ditutup. Proses seleksi akan dilanjutkan ke tahap uji kompetensi dasar, soal ujian sudah diterima MenPANRB Syafruddin.
"Jalan keluarnya adalah membentuk tim penyelaras," kata MenPAN-RB, Syafruddin.
Pendaftaran pegawai setara PNS ditunda gara-garan Peraturan MenPANRB belum yg mengatur hal itu belum terbit.