
Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20%, Sri Mulyani: Nggak Harus Habis
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20% dari APBN dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20% dari APBN dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Mendikdasmen Abdul Mu'ti minta anggaran pendidikan di kementeriannya tidak digantung. Ia menyentil lewat lagu Melly Goeslaw yang kini jadi anggota Komisi X DPR.
P2G menolak rencana Menkeu Sri Mulyani yang akan mengubah skema mandatory spending 20% untuk pendidikan. Ini beberapa alasannya.
Kemenkeu buka suara atas penolakan Komisi X DPR RI pada permintaan Sri Mulyani soal formulasi ulang mandatory spending anggaran pendidikan di APBN.
Komisi X DPR RI tidak setuju permintaan Menkeu Sri Mulyani soal anggaran pendidikan 20 persen diambil dari anggaran pendapatan APBN. Ini sebabnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani usulkan kaji ulang belanja wajib pendidikan 20% dari belanja negara.
Ganjar berencana mengembalikan mandatory spending atau penghapusan dana anggaran yang hilang di UU Kesehatan baru. Ini alasannya.
Kemenkes menegaskan pencabutan mandatory spending UU Kesehatan tidak berkaitan dengan skema pembiayaan BPJS dan pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023.