Berita dan Informasi Mahkamah agung Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 22 Nov 2017 22:55 WIB

Pengadilan Diminta Segera Eksekusi Lahan Gedung DPRD Nagekeo

Lahan yang kini menjadi tempat berdirinya gedung DPRD Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sengketa.

detikNewsRabu, 22 Nov 2017 09:42 WIB

MA Keluarkan Maklumat Berantas Korupsi dan Pungli di Pengadilan

Maklumat tersebut dikeluarkan untuk memerangi praktik pungli dan suap di lingkungan pengadilan.

detikNewsSelasa, 21 Nov 2017 11:38 WIB

Pungli Masih Ada di Pengadilan, Ombudsman: MA Belum Sungguh Berbenah

Penyebab maladministrasi disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien atau pungli yang ada di dalam pengadilan.

detikNewsSelasa, 21 Nov 2017 10:28 WIB

Marak Pungli di Pengadilan, dari Daftar hingga Salinan Putusan

Sebagai bagian dari bentuk korupsi, praktik pungutan liar ini tentu berdampak pada beberapa hal

detikNewsKamis, 16 Nov 2017 14:04 WIB

PN Serang Eksekusi Ruko di Cilegon, Ratusan Polisi Dikerahkan

PN Serang mengeksekusi sebuah ruko di Kawasan Mega Cilegon lantaran menunggak kredit di salah satu bank swasta.

detikNewsRabu, 15 Nov 2017 11:12 WIB

MA Kabulkan PK Eks Gubernur Riau Rusli Zainal, Hukuman Disunat?

Di tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan hukuman 14 tahun penjara kepada Rusli Zainal.

detikNewsRabu, 15 Nov 2017 10:08 WIB

KY Diminta Lebih Responsif Sikapi Banyak Hakim Kena OTT KPK

Mereka terkena OTT karena menerima uang untuk mempengaruhi putusan yang sedang ditanganinya.

detikNewsJumat, 03 Nov 2017 20:34 WIB

1.607 Orang Lulus Seleksi Calon Hakim

Mahkamah Agung (MA) mengumumkan daftar peserta yang lulus dalam seleksi calon hakim. Ada sebanyak 1.607 peserta dinyatakan lulus.

detikNewsSelasa, 31 Okt 2017 07:17 WIB

MA Menangkan Jaksa soal Eksekusi Rp 4,4 Triliun Yayasan Supersemar

MA mengabulkan kasasi jaksa dalam kasus eksekusi aset Yayasan Supersemar. Keberatan yayasan dalam perkara senilai lebih dari Rp 4,4 triliun ini pun kandas.

detikNewsSenin, 23 Okt 2017 11:34 WIB

MA Perintahkan Menteri LHK Cabut Permen Gambut

Menurut MA, Menteri LHK tidak melakukan kajian akademik sehingga peraturan itu tidak lengkap, tidak komprehensif dan tidak akurat.