Berita dan Informasi Mahkamah agung Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 12 Sep 2018 12:34 WIB

Hakim yang Tertangkap Basah Nyolong di Semarang Mengundurkan Diri

Hakim A diduga mencuri ketika berkunjung ke rumah istrinya yang merupakan seorang hakim non palu.

detikNewsRabu, 12 Sep 2018 12:20 WIB

Dituding Terima Suap Rp 15 Juta, Hakim JWL Terancam Dipecat

Sidang ditunda lantaran hakim JWL tidak hadir. Diduga hakim JWL menerima uang Rp 15 juta saat bertugas di PN Manado

detikNewsSenin, 10 Sep 2018 12:31 WIB

MA Belum Pastikan Nasib PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Mahkamah Agung (MA) segera memutuskan nasib Peraturan KPU/PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg

detikNewsMinggu, 09 Sep 2018 14:23 WIB

MA Diminta Transparan Saat Uji Aturan Eks Koruptor Nyaleg

MA diminta transparan dalam proses pengujian materi PKPU 20 Tahun 2018 tentang larangan napi eks koruptor maju nyaleg.

detikNewsSabtu, 08 Sep 2018 06:47 WIB

Nasib Aturan Eks Koruptor Nyaleg Ditentukan MA Pekan Depan

MA akan menentukan nasib uji materi aturan PKPU tentang larangan mantan koruptor maju sebagai caleg. Bagaimana kelanjutannya?

detikNewsKamis, 06 Sep 2018 14:27 WIB

MA Didesak Segera Putuskan Uji Materi Eks Koruptor Nyaleg

MA didesak untuk memutuskan uji materi PKPU eks koruptor dilarang nyaleg.

detikNewsRabu, 05 Sep 2018 18:59 WIB

MA Ajukan Tambahan Anggaran Rp 3,5 T, DPD Rp 902 M

MA hingga DPD mengajukan tambahan anggaran saat rapat di DPR. Berapa saja?

detikNewsKamis, 30 Agu 2018 13:00 WIB

KPK Siap Beri Info soal Ketua dan Waka PN Medan ke Bawas MA

KPK siap memberi informasi kepada Badan Pengawas MA soal Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan wakilnya, Wahyu Prasetyo Wibowo, yang ditangkap dalam OTT.

detikNewsSelasa, 28 Agu 2018 13:02 WIB

Bayar Biaya Perkara Kini Bisa via Transfer Antarbank

Pembayaran biaya perkara saat ini tak perlu lagi ke pengadilan, tetapi bisa ditransfer melalui bank.

detikNewsRabu, 15 Agu 2018 16:17 WIB

20 Orang Gugat Aturan KPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

Namun, MA belum bisa memutus perkara ini, karena menunggu gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).