detikNewsSenin, 16 Jan 2017 13:55 WIB
Menag dan Menkes Rapat dengan DPR
Menteri Agama dan Menteri Kesehatan menggelar rapat dengan Komisi VIII DPR. Rapat membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.
detikNewsSenin, 16 Jan 2017 13:55 WIB
Menteri Agama dan Menteri Kesehatan menggelar rapat dengan Komisi VIII DPR. Rapat membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.
detikNewsJumat, 30 Des 2016 19:02 WIB
Bila berhasil, tentu itu sangat menggembirakan. "Kita terus memperjuangkan," kata Lukman. Dia akan ke Jeddah untuk membahas soal penambahan kuota haji.
detikNewsJumat, 30 Des 2016 16:03 WIB
Menag Lukman menyoroti media sosial yang banyak memuat kabar bohong. Dia kemudian ingat ajaran agama yang jadi rujukan. "Nabi pernah mengatakan, ..."
detikNewsJumat, 30 Des 2016 15:33 WIB
Pencegahan lebih penting ketimbang penindakan pelanggaran hukum. Meski begitu, langkah penindakan harus tetap tegas dilakukan.
detikNewsSenin, 26 Des 2016 20:37 WIB
Quraish Shihab menemui Mustofa Bisri (Gus Mus) dan Maimun Zubair (Mbah Mun). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terharu mendengar kabar itu.
detikNewsKamis, 17 Nov 2016 19:09 WIB
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meralat cuitannya di Twitter menyebut pemerintah Arab Saudi membatalkan kebijakan penerapan visa haji dan umrah.
detikNewsSelasa, 08 Nov 2016 17:27 WIB
Menteri Agama Lukam Hakim Saifuddin resmi membuka Musyawarah Nasional LDII di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/11). Berikut foto-fotonya:
detikNewsMinggu, 06 Nov 2016 11:04 WIB
Menag Lukman Hakim Saifuddin gelar jalan sehat lintas umat beragama di areal Car Free Day. Menag meminta masyarakat menjaga kerukunan sebagai identitas bangsa.
detikNewsJumat, 14 Okt 2016 18:26 WIB
Ada yang bertanya kepada Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin bagaimana menyikapi orang yang menghina ayat suci Alquran. Apa Jawaban Lukman?
detikNewsSenin, 03 Okt 2016 14:46 WIB
Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Komisi VIII DPR resmi menetapkan Panja soal RUU ibadah haji dan umroh. RUU ini digagas sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 2008.