Berita dan Informasi Lhkpn Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikOtoSelasa, 24 Des 2019 14:31 WIB

Jubir KPK Febri Diansyah Punya Motor Kombinasi Bebek dan Sport

Juru Bicara KPK Febri Diansyah ternyata memiliki motor Honda yang sudah disuntik mati.

detikOtoSenin, 23 Des 2019 19:35 WIB

Ditunjuk Jadi Dirut PLN, Zulkifli Pernah Miliki Mobil Kijang

Zulkifli Zaini ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN tercatat tidak miliki moge namun punya sedan mewah.

detikOtoSenin, 23 Des 2019 16:26 WIB

Jadi Komut PLN, Amien Sunaryadi Punya Motor Bebek Hingga Mobil LSUV

Pria berumur 54 tahun ini terlihat tidak terlalu gemar mengkoleksi mobil mewah atau motor gede.

detikOtoKamis, 19 Des 2019 20:32 WIB

Mobil Suami Bella Saphira yang Diangkat Jadi Komut Antam

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Letjen TNI (Purn) Agus Surya Bakti ditunjuk sebagai Komisaris Utama Antam.

detikNewsRabu, 18 Des 2019 08:17 WIB

Pejabat Boleh Melimpah Kekayaan, Asal Bisa Dibuktikan

KPK menyatakan pejabat boleh-boleh saja memiliki kekayaan yang melimpah asal bisa dibuktikan.

detikNewsSelasa, 17 Des 2019 14:27 WIB

KPK Tak Larang Pejabat Negara Punya Harta Melimpah, Asalkan...

Bagi KPK, LHKPN penting agar publik bisa ikut aktif memantau para penyelenggara negara.

detikNewsRabu, 11 Des 2019 00:12 WIB

Minta Pejabat Buat LHKPN, Gubernur Sulsel: Tak Dibuat Saya Berhentikan

Gubernur Susel Nurdin Abdullah mengingatkan jajaran pejabatnya untuk membuat LHKPN. Dia akan memberhentikan pejabat yang tidak melaporkan LHKPN.

detikFinanceJumat, 06 Des 2019 17:17 WIB

Pengusaha Sebut Ari Askhara Ciptakan Kartel Tiket Pesawat

"Dia ini kan 'penyebab', dia menciptakan praktik kartel"

detikNewsJumat, 06 Des 2019 16:40 WIB

Dirut Garuda Punya Harta Rp 37 M, Tak Ada Kepemilikan Harley di LHKPN

Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra bakal dipecat gegara dugaan penyelundupan Harley. Ari tercatat punya harta Rp 37 miliar.

detikNewsJumat, 06 Des 2019 15:36 WIB

KPK Beri Waktu Menteri-Stafsus Jokowi Setor LHKPN hingga 20 Januari

KPK mengatakan baru 11 orang dari menteri Kabinet Indonesia Maju menyerahkan LHKPN. Para menteri yang belum menyerahkan LHKPN kebanyakan berasal dari swasta.