
PSI Soroti Penurunan Anggaran KUA-PPAS DKI 2020: Prosesnya Tertutup
"Masih perlu dipertanyakan kecakapan dari sisi eksekutif karena anggaran Rp 7 triliun bisa turun kayak gitu, terus prosesnya juga tertutup," kata Idris Ahmad.
"Masih perlu dipertanyakan kecakapan dari sisi eksekutif karena anggaran Rp 7 triliun bisa turun kayak gitu, terus prosesnya juga tertutup," kata Idris Ahmad.
PSI DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan kartu kuning kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa alasannya?
Cikal bakal anggaran Jakarta disorot. Di dalamnya ada rencana pembiayaan influencer media sosial senilai Rp 5 miliar. Namun rencana itu layu sebelum berkembang.
Rencana Rp 5 M untuk influencer dinyatakan dihapus. Menurut PDIP DKI, munculnya rencana itu menunjukkan buruknya perencanaan anggaran oleh Pemprov DKI.
Gerindra DKI menilai rencana Rp 5 M untuk 5 influencer sebenarnya rencana bagus. Bahkan, kalau perlu, bukan cuma lima influencer, tapi 15 influencer sekalian.
Semula, DKI berencana menganggarkan Rp 5 miliar untuk 5 influencer guna promosi pariwisata Ibu Kota. Namun rencana itu batal. Ketersediaan duit jadi sebab.
DKI sempat merencanakan anggaran Rp 5 miliar untuk membiayai 5 influencer. Tujuannya untuk mempromosikan pariwisata di Jakarta. Namun anggaran itu kini dihapus.
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti draf KUA-PPAS 2020 yang belum diunggah di situs apbd.jakarta.go.id. PSI ingin masyarakat ikut mengawasi proses perencanaan APBD.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rencana anggaran 2020.
Anggaran hampir Rp 96 T yang diusulkan Pemprov terbilang sangat besar. Dua mata Anies dinilai tak cukup banyak untuk mengawasi. Anies perlu bantuan mata warga.