
Komisi V Minta Kementerian PU Tambah Anggaran buat Perbaiki Jalan Daerah
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperbesar alokasi untuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026.
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperbesar alokasi untuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026.
Anggota Komisi V Reni Astuti menuntut transparansi, bahkan audit pemotongan biaya jasa aplikator terhadap pengemudi ojek online (ojol) ataupun taksi online.
Komisi V DPR RI setujui pemisahan anggaran Kementerian PU dan PKP. Anggaran Kementerian PU Rp 110,95 triliun dan PKP Rp 5,27 triliun untuk 2025.
Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol.
Komisi V DPR melakukan rapat kerja (Raker) bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pemerintah diminta tidak hanya membangun jalan tol di daerah Kalimantan Timur (Kaltim) saja, tetapi wilayah lainnya di Kalimantan.
Menhub Budi Karya Sumadi meminta maaf setelah transportasi LRT Jabodebek mengalami gangguan. Menhub berjanji akan mengevaluasi gangguan tersebut.
"Jadi jangan melakukan tindakan penanggulangan bencana saja, tapi tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan," kata Andi Iwan.
Anggota Komisi V DPR F-Demokrat Irwan mengkritik kebijakan cuti bersama Lebaran ditambah dan dimajukan. Irwan tak yakin keputusan itu mencegah kemacetan.
"Jangan sampai salah milih orang, nanti yang tidak mampu dikatakan mampu, yang mampu diperlakukan tidak mampu. Ini jadi persoalan," tutur Sudewo.