Berita dan Informasi Komisi iii dpr Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 20:36 WIB

Ketua Komisi III DPR Sebut Syarat Penahanan di RKUHAP Lebih Terukur

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan revisi Kitab KUHAP mengatur syarat penahanan bagi terdakwa atau tersangka yang lebih terukur.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 19:26 WIB

Komisi III DPR Tegaskan Penyadapan Tak Masuk RKUHAP, Akan Ada UU Khusus

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan RKUHAP tak mengatur soal penyadapan. Habiburokhman menyebut penyadapan diatur melalui undang-undang khusus.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 18:09 WIB

Komisi III DPR Bakal Siarkan Langsung Rapat Tim Perumus-Sinkronisasi RKUHAP

Komisi III DPR memutuskan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) revisi Undang-Undang Kitab Acara Hukum Perdana (RKUHAP) disiarkan ke publik.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 14:16 WIB

571 Ribu Penerima Bansos Diduga Judol, Legislator: Sangat Menyeramkan

"Kalau benar apa yang disampaikan oleh PPATK tersebut maka itu sangat menyeramkan. Sebab jumlahnya sangat fantastis," kata Nasir Djamil.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 13:08 WIB

Legislator Minta Penerima Bansos Terindikasi Judol-Terorisme Disanksi

Anggota Komisi III DPR Martin Tumbelaka menyoroti temuan PPATK terkait penerima bansos yang terindikasi judol hingga terorisme. Ia meminta mereka disanksi.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 12:16 WIB

Legislator Minta PPATK Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos Diduga Judol

Anggota Komisi III DPR F NasDem Rudianto Lallo meminta PPATK memverifikasi ulang data 500 ribu penerima bansos diduga terlibat judol.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 19:26 WIB

Panja Komisi III DPR-Pemerintah Selesai Bahas 1.676 DIM RUU KUHAP dalam 2 Hari

Panja telah selesai membahas DIM RUU KUHAP bersama pemerintah. Total terdapat 1.676 DIM telah selesai dibahas selama dua hari.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 14:56 WIB

Panja RKUHAP Sepakati Negara Bayar Kompensasi Korban Jika Pelaku Tak Mampu

Panitia kerja (panja) penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepakat mengatur kompensasi bagi korban.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 14:28 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat RKUHAP Atur Pengakuan Bersalah-Penundaan Tuntutan

Panitia kerja (panja) Komisi III DPR dan pemerintah sepakat mengatur pengakuan bersalah dan perjanjian penundaan penuntutan dalam revisi KUHAP.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 00:07 WIB

Panja Revisi KUHAP Tolak Usulan Saksi Dilarang ke Luar Negeri

Pemerintah mengusulkan, selain tersangka, saksi juga dilarang untuk keluar wilayah Indonesia selama proses pengusutan suatu kasus.