
Sentilan Jokowi soal Kementerian 'Bunuh' Sistem Berujung Dijerat KPK
Jokowi menyentil perihal kementerian yang mematikan sistem online single submission (OSS) kemudian berujung dijerat KPK.
Jokowi menyentil perihal kementerian yang mematikan sistem online single submission (OSS) kemudian berujung dijerat KPK.
Sederet menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan keluhan lantaran pagu indikatif anggaran 2025 'disunat'.
Ombdusman mengungkap ternyata masih ada institusi negara yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan Ombudsman.
Tambahan anggaran ini untuk program teknis penyusunan kebijakan koordinasi asistensi dan penerapan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas pemerintah.
Pengembang perumahan yang mayoritas pembangun rumah subsidi mendorong Prabowo-Gibran untuk membentuk kementerian yang khusus mengurusi perumahan.
Pemerintah menyediakan 1,2 juta lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini. Berikut cara cek formasi di masing-masing instansi.
Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkap wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dari 34 menjadi 40 kementerian.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengusulkan jumlah kementerian sebanyak 34 diubah menjadi diserahkan kepada presiden.
Polemik untuk menentukan Menteri dan Kementerian Negara, termasuk didalamnya menambah Kementerian dan Lembaga di Pemerintahan baru terus bergulir. Seperti apa?
Kabar tentang penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, kian menjadi sorotan publik.