
Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar, Ahli UI Usulkan Karantina Pulau
Kebijakan pembatasan sosial skala besar yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak efektif dalam mencegah penyebaran virus Corona.
Kebijakan pembatasan sosial skala besar yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak efektif dalam mencegah penyebaran virus Corona.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengusulkan karantina wilayah Jakarta kepada pemerintah pusat. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil jalan berbeda.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan blunder terkait pernyataan soal pembatasan sosial skala besar dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Mengapa?
Penerapan darurat sipil terkait penanganan virus Corona dinilai tidak tepat. Pihak Istana menegaskan darurat sipil merupakan opsi terakhir.
Pihak Istana Kepresidenan mengatakan permintaan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Jakarta ditolak.
Seandainya memang kebijakan pembatasan atau pelarangan perjalanan dari dan ke Jakarta bakal diterapkan, tidak semua pintu tol akan ditutup.
"Presiden melihat kalau karantina wilayah itu dengan kasus saja India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial," kata Fadjroel.
Anies telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan demi mencegah wabah Corona ini. Namun kebijakan-kebijakan itu ditolak oleh anak buah Presiden Jokowi.
"Jadi tanpa penegakan hukum itu, pembatasan sosial skala besar relatif susah dijalankan dengan efektif," kata Melki.
Koordinator Tim Respons COVID-19 UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan karantina wilayah perlu diterapkan di zona merah Corona.