detikFinanceMinggu, 15 Jan 2017 15:10 WIB
Dalam pembentukan holding, akan diikuti perpindahan aset pemerintah berupa saham BUMN ke BUMN lain, proses ini yang tidak memerlukan persetujuan DPR.
detikFinanceSabtu, 14 Jan 2017 15:54 WIB
DPR merasa kurang setuju terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016, yang tidak mengikutsertakan DPR dalam hal pengalihan aset BUMN.
detikFinanceSabtu, 14 Jan 2017 14:07 WIB
Beberapa waktu lalu muncul wacana jabatan Chief Executive Officer (CEO) dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diisi pihak asing.
detikFinanceSabtu, 14 Jan 2017 12:54 WIB
Dalam PP tersebut ada pada penambahan pasal tambahan yakni pasal 2A yang secara garis besar berisi detil tata cara peralihan aset-aset BUMN
detikFinanceJumat, 13 Jan 2017 11:16 WIB
Regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk merealisasikan pembentukan holding BUMN yang sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu.
detikFinanceKamis, 12 Jan 2017 13:29 WIB
Pasalnya payung hukum pembentukan holding BUMN sudah diundangkan sejak akhir tahun lalu. Sektor mana yang paling siap?
detikFinanceKamis, 12 Jan 2017 12:18 WIB
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 telah resmi diundangkan, lantas kapan holding BUMN bakal terbentuk?
detikFinanceRabu, 11 Jan 2017 14:32 WIB
Dalam PP 72/2016, disebutkan bahwa setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta bisa dilakukan tanpa harus persetujuan DPR
detikFinanceRabu, 11 Jan 2017 13:08 WIB
Pemerintah telah menyelesaikan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagai aturan dasar pembentukan holding BUMN
detikFinanceKamis, 29 Des 2016 14:26 WIB
Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 soal pembentukan holding BUMN sudah bisa dijadikan undang-undang sebelum pergantian tahun 2016.
.webp)
