detikNewsSenin, 28 Mar 2022 22:40 WIB
HNW Beberkan Alasan Menolak RUU Sistem Pendidikan Nasional
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut menolak Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
detikNewsSenin, 28 Mar 2022 22:40 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut menolak Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
detikNewsJumat, 25 Mar 2022 21:50 WIB
Ia menilai pernyataan pejabat-pejabat tinggi negara yang sudah disampaikan jauh hari sebelum bulan Ramadhan terkait persyaratan sudah booster tidaklah bijak.
detikNewsRabu, 23 Mar 2022 17:02 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik kabar dibukanya kedatangan jemaah haji di luar Arab Saudi pada pelaksanaan haji tahun 2022 ini.
detikNewsMinggu, 20 Mar 2022 19:16 WIB
Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid sepakat untuk menunda pelaksanaan amandemen terbatas pokok-pokok haluan negara (PPHN) hingga 2024.
detikNewsKamis, 10 Mar 2022 22:32 WIB
HNW juga mengingatkan agar BNPT tidak membuat masalah serupa. Mengingat tindakan ini justru tidak menyelesaikan masalah penanganan terhadap radikalisme.
detikNewsSenin, 07 Mar 2022 23:27 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo terkait komitmennya pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
detikNewsKamis, 03 Mar 2022 10:41 WIB
Lalu saat reformasi, ada 6 tuntutan reformasi, termasuk amandemen UUD untuk membatasi masa jabatan Presiden yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
detikNewsSelasa, 22 Feb 2022 16:49 WIB
Menurut HNW, syarat kepemilikan kartu BPJS Kesehatan aktif ini tidak relevan & akan memberatkan calon jemaah umrah & haji khususnya yang tertunda karena pandemi
detikNewsSenin, 14 Feb 2022 14:26 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak kaum muda muslim di Indonesia untuk tak bersikap anti dan buta politik
detikNewsKamis, 10 Feb 2022 20:55 WIB
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung upaya tokoh bangsa yang mengajukan permohonan uji materi UU Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi.