
Hendropriyono Usul Pemerintah-DPR Buat Hukum Antiradikalisme
Eks Kepala BIN Hendropriyono angkat bicara soal kontroversi pemulangan WNI eks ISIS. Ia mengusulkan DPR membuat aturan hukum yang jelas.
Eks Kepala BIN Hendropriyono angkat bicara soal kontroversi pemulangan WNI eks ISIS. Ia mengusulkan DPR membuat aturan hukum yang jelas.
Hendropriyono, mempertanyakan alasan Dewas TVRI memecat Helmy Yahya dari posisi Dirut TVRI. Dia menilai Helmy tidak melakukan tindak pidana.
"Bukan dengan cara menembakkan roket, sehingga memancing peperangan," ujar Hendropriyono.
Hendropriyono bicara soal masalah perairan Natuna. Hendropriyono mengatakan Indonesia harus mengamankan kepentingan nasional dengan menghindari risiko perang.
Hendropriyono menyarankan anak Indonesa yang hendak belajar ke Mesir mengambil disiplin studi sains. Soalnya, lulusan studi agama di Indonesia sudah banyak.
Hendropriyono memandang perlu dua pendekatan untuk Papua. Terhadap OPM, yang disebut Hendropriyono sebagai teroris, harus ada penanganan khusus.
Pengamat militer, Mufti Makarim tidak sependapat dengan eks Kepala BIN AM Hendropriyono yang meminta OPM dimasukkan ke daftar teroris internasional.
Hendropriyono meminta Organisasi Papua Merdeka dimasukkan ke daftar teroris internasional. Anggota Komisi I DPR sependapat dengan pernyataan Hendropriyono.
"Para gubernur dan bupati di seluruh Papua dan Papua Barat harus menyatakan secara terbuka deklarasi setia kepada NKRI," kata Hendropriyono.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto siap turun tangan memenangkan hati warga Papua.