
Dewas TVRI Sudah Terima Surat 'Pembelaan Diri' Helmy Yahya
Sebagai pihak yang menjembatani kedua belah pihak, Johnny meminta agar Direksi dan Dewas dapat menyamakan persepsi, bukan mencari benar dan salah.
Sebagai pihak yang menjembatani kedua belah pihak, Johnny meminta agar Direksi dan Dewas dapat menyamakan persepsi, bukan mencari benar dan salah.
"Siaran olah raga itu kan konten yang dibutuhkan masyarakat, termasuk dari luar negeri. Namun LPP TVRI juga tidak boleh mengabaikan program olahraga lokal,"
Dewas TVRI memberikan kesempatan untuk Helmy memberikan jawabannya atau pembelaannya selama 1 bulan ke depan, tepatnya hingga 4 Januari 2019.
"Kami ingin TVRI menjadi lembaga publik milik bangsa, yang mampu menjadi wajah Indonesia yang sesungguhnya," kata Anggota Dewas TVRI Kabul Budiono.
Kisruh penonaktifan Helmy Yahya dari jabatan Dirut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) belum menemukan titik terang.
Harapannya, mediasi tersebut dapat direalisasikan dalam dua hari ke depan.
Menurutnya, TVRI punya tujuan yang beda dalam menyajikan program tayangannya.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kedua belah pihak masih belum bisa dipertemukan untuk mediasi.
Dirut TVRI Helmy Yahya dinonaktifkan oleh Dewan Pengawas dan diberi waktu hingga awal 2020 untuk membela diri. Perlahan, permasalahan di TVRI mulai menyeruak.
Menurut Anggota, BPK sudah memberikan predikat kinerja yang baik terhadap TVRI di bawah kepemimpinan Helmy. BPK heran mengapa Dewas justru memecat Helmy.