detikSulselJumat, 24 Okt 2025 16:00 WIB
Keluh Kesah PPPK Enrekang Terancam Dirumahkan 2026
Pemkab Enrekang berencana merumahkan 1.070 PPPK mulai 2026. Para pegawai khawatir kehilangan pendapatan dan dampak pada pendidikan.
detikSulselJumat, 24 Okt 2025 16:00 WIB
Pemkab Enrekang berencana merumahkan 1.070 PPPK mulai 2026. Para pegawai khawatir kehilangan pendapatan dan dampak pada pendidikan.
detikJabarKamis, 23 Okt 2025 19:00 WIB
Sekretariat DPRD Jabar akan terapkan WFH 50% mulai November 2025. Kebijakan ini untuk efisiensi anggaran dan uji coba sebelum penerapan penuh di 2026.
detikFinanceRabu, 22 Okt 2025 09:50 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman umumkan penurunan harga pupuk subsidi hingga 20% berkat efisiensi anggaran. Kebijakan ini berlaku mulai hari ini.
detikFinanceSenin, 20 Okt 2025 23:10 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal permintaan Presiden Prabowo Subianto menambah dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
detikNewsSenin, 20 Okt 2025 20:00 WIB
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmen pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Efisiensi anggaran Rp1,4 triliun untuk kesejahteraan.
detikJabarSenin, 20 Okt 2025 17:05 WIB
DPRD Jawa Barat menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp2,458 triliun, memaksa efisiensi anggaran dan penghapusan fasilitas kedewanan.
detikJatengSenin, 20 Okt 2025 16:02 WIB
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menanggapi kritik tentang WFH/WFA. Menurutnya, dengan ASNN WFH/WFA bisa menghemat hingga 31 persen. Seperti apa hitungannya?
detikNewsMinggu, 19 Okt 2025 20:58 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan BLTS siap disalurkan untuk 35,04 juta KPM. Masing-masing akan menerima Rp900.000 selama 3 bulan.
detikNewsMinggu, 19 Okt 2025 20:53 WIB
BLTS akan disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di desil 1-4 Data Tunggial Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
detikSulselSabtu, 18 Okt 2025 07:00 WIB
Pemkab Enrekang berencana merumahkan 1.070 PPPK angkatan 2021 dan 2022 untuk efisiensi anggaran. DPRD ingatkan agar kebijakan ini dikaji mendalam.