
e-Katalog LKPP, 'Shopee'-nya Pemerintah Bisa Sarankan Barang TKDN Tinggi
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) merilis versi keenam mereka. Rekomendasi pengadaan barang dengan TKDN tinggi pun dilakukan.
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) merilis versi keenam mereka. Rekomendasi pengadaan barang dengan TKDN tinggi pun dilakukan.
KPK menggelar rakor dengan LKPP. Rakor kali ini membahas sistem e-katalog versi 6 dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
LKPP mencatat transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik mencapai 3,5 juta produk.
Ketua DEN Luhut mengungkapkan belanja negara digital melalui e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga 2024, menurunkan biaya operasional hingga 40%.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya ICOR Indonesia di level 6%, menandakan ketidakefisienan investasi.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan e-Katalog versi 6.0 untuk pemerintah, efektif 1 Januari 2025.
Pahala pun menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi karena salah satunya adanya pembayaran secara langsung, bukan digital.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan e-Katalog versi 6 setelah dilantik. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan efisiensi pengadaan barang.
Menko Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana merilis e-katalog versi A6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada November 2024.
Luhut menilai digitalisasi lebih efektif dalam penanganan korupsi dibanding OTT KPK. Program e-katalog berhasil tekan angka korupsi dan buka lapangan kerja.