
Aduan DPRD Sumbar Duga Rp 150 M Dana Corona Tak Tepat Guna
DPRD Sumbar menindaklanjuti temuan penyimpangan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dari BPK RI. Nilai yang diduga disimpangkan senilai Rp 150 miliar.
DPRD Sumbar menindaklanjuti temuan penyimpangan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dari BPK RI. Nilai yang diduga disimpangkan senilai Rp 150 miliar.
DPRD Sumbar membentuk Pansus COVID untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait dugaan penyelewengan Rp 150 miliar dana penanganan COVID-19 di Sumbar.
DPRD Sumbar mendatangi kantor BNPB di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di Sumbar sebesar Rp 150 miliar.
DPRD Sumbar mengumpukkan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat guna membahas SKB 3 menteri soal seragam sekolah.
Gedung DPRD Sumbar di Padang kembali jadi sasaran aksi massa menolak UU Cipta Kerja. Dalam aksi demo, massa membakar ban. 14 pelajar STM juga diamankan polisi.
Demo menolak omnibus law Cipta Kerja juga digelar mahasiswa di DPRD Sumbar. Suasana sempat ricuh. Massa melemparkan botol mineral, sandal, dan benda lainnya.
Kawat berduri sudah terpasang di depan gedung DPRD Sumbar. Pemasangan kawat berduri dilakukan setelah beredar kabar rencana unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
DPRD Sumbar mengesahkan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Perda tersebut mengatur soal sanksi denda hingga kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan.
Pemprov Sumbar menyiapkan perda khusus tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Perda itu akan mengatur sanksi kurungan hingga denda bagi pelanggar protokol kesehatan.
Apa tujuan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno? Ingin memakzulkan Irwan atau menggerus suara PKS di Sumbar?