
Pegawai DPRD Papua Dipolisikan Palsukan Tanda Tangan Pengangkatan Honorer
Sekwan DPRD Papua Juliana J. Waromi akan melaporkan oknum pegawai DPRD Papua ke polisi yang memalsukan tanda tangannya untuk pengangkatan honorer.
Sekwan DPRD Papua Juliana J. Waromi akan melaporkan oknum pegawai DPRD Papua ke polisi yang memalsukan tanda tangannya untuk pengangkatan honorer.
Surat panggilan KPK terhadap Ketua DPRD Papua Yunus Wonda beredar. KPK pun menyatakan surat panggilan itu palsu.
KPK ungkap kepatuhan DPRD melapor LHKPNdi 6 provinsi ternyata di bawah 75%. Kepatuhan DPRD DKI Jakarta ternyata lebih rendah dibanding DPRD di Papua.
Sementara itu, penjabat Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan untuk mengatasi Corona dan penyakit menular lainnya, perlu ada persamaan persepsi.
"Itu akan diadakan dialog intensif. Minimal satu kali tiga bulan," kata Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia Lukman Said.
"Asosiasi DPRD minta waktu ada pertemuan seluruh pimpinan DPRD ingin bertemu berdialog dengan Bapak Presiden menyampaikan semua permasalahan," ujar Tjahjo.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui perwakilan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.