Berita dan Informasi Dpd Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 09 Jan 2019 16:01 WIB

Bawaslu Loloskan Oesman Sapta Jadi Calon Anggota DPD

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019.

detikNewsSelasa, 08 Jan 2019 13:29 WIB

Polemik Dualisme Kepemimpinan DPD, GKR Hemas Gugat Putusan MA ke MK

Bersamaan dengan pertemuan dengan Jokowi tadi pagi, gugatan itu dilayangkan.

detikNewsSelasa, 08 Jan 2019 11:19 WIB

Bertemu Jokowi, GKR Hemas Bicara Polemik Kepemimpinan DPD

GKR Hemas menceritakan polemik kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga dirinya diberhentikan sementara.

detikNewsSenin, 07 Jan 2019 13:28 WIB

Calon Hakim Agung soal Kasus OSO: MA Harus Ikuti MK

Puguh menilai seharusnya perselisihan pemilu ditangani oleh MK. MA harus tunduk ke putusan MK, termasuk soal sengketa OSO.

detikNewsSabtu, 22 Des 2018 19:23 WIB

GKR Hemas Mengaku Dana Resesnya Ditahan, DPD Ungkap Sebaliknya

Anggota DPD GKR Hemas mengaku sudah tidak pernah menerima dana reses dari DPD sejak tahun 2017.

detikNewsSabtu, 22 Des 2018 14:05 WIB

KPU: OSO Tetap Tidak Masuk DCT

KPU mengatakan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tetap tidak masuk Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD untuk Pemilu 2019.

detikNewsSabtu, 22 Des 2018 12:15 WIB

BK DPD Beberkan Data GKR Hemas Bolos Paripurna

Gara-gara sering bolos sidang paripurna, GKR Hemas diberhentikan sementara dari keanggotaannya di DPD.

detikNewsKamis, 13 Des 2018 20:55 WIB

KPU Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura, Yusril: Dia Menolak

"OSO pada prinsipnya menolak," kata Yusril menjawab KPU, yang meminta OSO mundur dari kepengurusan Partai Hanura jika ingin tetap nyaleg DPD. Baca di sini:

detikNewsRabu, 12 Des 2018 15:39 WIB

KPU Minta OSO Mundur dari Ketum Hanura Paling Lambat 21 Desember

KPU tetap meminta surat pengunduran diri OSO dari kepengurusan parpol sebagai syarat jadi caleg DPD. Surat itu ditunggu sampai pekan depan.

detikNewsMinggu, 18 Nov 2018 17:05 WIB

Putusan MA soal Syarat Calon DPD Dianggap Bahaya bagi Ketatanegaraan

Putusan MA dan PTUN Jakarta terkait syarat calon anggota DPD dinggap berbahaya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.