
5 Bidang Usaha yang Dilarang Investasi di RI
Mulai tahun 2020, DNI akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law.
Mulai tahun 2020, DNI akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, siang ini. Apa hasilnya?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) daftar negatif investasi (DNI).
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan pemerintah kembali membahas kebijakan daftar negatif investasi untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi.
Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah diumumkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
Pemerintah diminta mengkaji kembali kebijakan pelonggaran daftar negatif investasi (DNI).
Dalam relaksasi DNI yang dilakukan, pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI 2018, termasuk jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar.
Revisi aturan daftar negatif investasi (DNI) sedang digodok. Rencananya aturan tersebut akan dituangkan lewat Peraturan Presiden (Perpres).
Pemerintah kembali melepas bidang industri domestik yang masuk dalam daftar negatif investasi (DNI). Pada 2017, kebijakan ini sudah pernah digulirkan.
Peraturan Presiden (Perpres) mengenai bidang usaha yang keluar dari daftar negatif investasi (DNI) akan terbit Desember