
Dewan Kebijakan Ekonomi Makro Bisa Bikin Over Dosis Pengawasan?
"Pertanyaan mendasarnya adalah esensi apa sih yang mau dimasukkan ke dalam RUU ini sehingga perlu Dewan Ekonomi Makro?"
"Pertanyaan mendasarnya adalah esensi apa sih yang mau dimasukkan ke dalam RUU ini sehingga perlu Dewan Ekonomi Makro?"
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menilai pembentukan dewan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ada perubahan terkait Dewan Moneter yang menjadi pengawas BI. Dewan itu itu kini diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.
Dewan Moneter itu kini diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Siapa saja yang mengisi?
Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara menanggapi isu Dewan Moneter dalam rancangan revisi UU Bank Indonesia. Apa kata Sri Mulyani?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah sama sekali belum membahas RUU tersebut.
Revisi Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI) menggulirkan wacana pembentukan Dewan Moneter. Pro dan kontra mencuat, khususnya mengenai independensi BI.
Isu tentang wacana pengembalian wewenang pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) semakin santer terdengar.
Kepala Ekonom ASEAN di Nomura, Euben Paracuelles menilai Dewan Moneter tadi tidak biasa bahkan tidak sesuai dengan praktik terbaik bagaimana kebijakan moneter.
"Perppu ini akan membahayakan sistem moneter dan keuangan kita karena akan mendegradasi independensi BI,"