
Menko PMK: Data Bansos Putaran Pertama dari RT/RW Tak Harus Diverifikasi Dulu
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan data bansos dari RT/RW tidak harus diverifikasi dulu di kabupaten/kota. Hal itu dimungkinkan di pembagian putaran pertama.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan data bansos dari RT/RW tidak harus diverifikasi dulu di kabupaten/kota. Hal itu dimungkinkan di pembagian putaran pertama.
Perdebatan antara DKI Jakarta dengan pemerintah pusat terkait data penerima bansos Corona masih berlanjut. Data bansos DKI disebut yang paling kacau.
"Saya tidak mau berpanjang-lebar lagi karena memang sepertinya sekarang tiba-tiba semakin banyak orang yang menjadi ahli soal data," kata Mensos Juliari.
Kades di Subang, Indra Zainal Alim, memprotes cara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendata warga yang akan mendapat santunan Bansos COVID-19.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui ada PNS dan golongan elite di Ibu Kota yang masuk daftar penerima Bansos selama PSBB Corona. Apa yang salah?