
Polisi Selidiki 9 Perkara Dana Bansos COVID-19 di Jawa Barat
Polda Jawa Barat masih menangani sejumlah perkara bantuan sosial (bansos) COVID-19. Ada beberapa perkara yang masuk dalam penyelidikan hingga penyidikan.
Polda Jawa Barat masih menangani sejumlah perkara bantuan sosial (bansos) COVID-19. Ada beberapa perkara yang masuk dalam penyelidikan hingga penyidikan.
KPK mengindentifikasi 4 potensi korupsi penanganan Corona. Salah satunya adalah dana bansos, KPK mengingatkan koruptor di masa pandemi dapat diancam pidana mati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan data penerima bansos belum di-update sejak 2015.
Polda Jawa Barat tengah mengusut kasus dugaan sunat dana bantuan sosial (bansos) COVID-19. Dari 13 laporan, kini bertambah menjadi 17 laporan.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menemukan 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di 20 wilayah polda.
Bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jatim ditemukan tidak tepat sasaran. DPRD Jatim menyesalkan. Mereka berencana membuat tim pengawas bansos
Pemkab Banyuwangi dan pemerintah desa memperkuat koordinasi memasukkan data calon penerima bansos dampak COVID-19. Salah satu yang rampung adalah tambahan kuota
Sejumlah kecamatan di Banyuwangi mulai menampilkan secara transparan data penduduk penerima dana bansosl dampak COVID-19. Ini agar tak ada kecurigaan.
Wagub Emil Dardak mengimbau kabupaten/kota di Jatim segera melengkapi data penerima bansos dampak COVID-19 dari kemensos. Hingga kini masih 19 belum terpenuhi.
KPK mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/4). Rapat ini membahas pengawasan anggaran yang digunakan untuk menangani Covid-19.