
BPKH Kelola Dana Haji Super Jumbo, Butuh Digitalisasi Biar Untung
Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono mengatakan BPKH memaknai digitalisasi sebagai perubahan digital untuk membuka peluang pendapatan yang lebih besar.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono mengatakan BPKH memaknai digitalisasi sebagai perubahan digital untuk membuka peluang pendapatan yang lebih besar.
BPKH bersama BI menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 tahun ini yang fokus pada masalah inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah
Pentingnya tata kelola yang baik terhadap dana haji juga mendapat perhatian dari Anggota Dewan Pengawas BPKH, Suhaji Lestiadi.
DPR mengesahkan 5 orang sebagai anggota Dewas BPKH periode 2022-2027. Mereka terpilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi VIII DPR.
Komisi VIII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPKH. Sejumlah kandidat mengikuti uji kelayakan calon anggota Dewas BPKH.
BPKH blak-blakan terkait prosedur pengelolaan dana haji, menjawab isu terkait utang dengan Arab Saudi, dan menjawab rencana kenaikan ongkos naik haji.
BPKH diketahui nombok dengan sistem dan biaya yang baru. Karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang dan perubahan dari penyetoran dana haji.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini mengelola hampir Rp 160 triliun dana calon jamaah haji dari seluruh Indonesia. Ditaruh di mana ya?
Kabar yang berhembus dari penolakan tambahan kuota haji adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai memiliki utang ke Arab Saudi. Benarkah?
Kepada detikcom, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Muhammad Akhyar Adnan menjawab isu kenaikan biaya haji termasuk perbandingan biaya dengan Malaysia.