
Evaluasi APBD DKI di Kemendagri Maksimal 15 Hari
Ada kemungkinan evaluasi selesai melewati batas penetapan APBD 2020 pada 31 Desember.
Ada kemungkinan evaluasi selesai melewati batas penetapan APBD 2020 pada 31 Desember.
Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD DKI Jakarta menyepakati Raperda APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 87,95 triliun.
DPRD DKI Jakarta akan menyelenggarakan rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Pengesahan ini molor dari batas akhir jadwal.
Anies meminta TransJakarta, MRT, dan LRT mencari pendapatan di luar tiket atau non-farebox.
Komisi E DPRD DKI mau tak mau harus kejar tayang membahas anggaran.
Komisi E DPRD DKI Jakarta kembali melanjutkan rapat pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020.
Aliansi Masyarakat Untuk Transparansi menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI. Mereka menuntut adanya transparansi dalam penyusunan anggaran Pemprov DKI.
Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 87,95 triliun.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut tidak ada perpanjangan waktu dalam pembahasan APBD 2020. DPRD DKI tetap jalan terus.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut permohonan perpanjangan waktu pembahasan APBD 2020 sebagai kejadian luar biasa.