
DPRD DKI Sepakati Rancangan APBD DKI 2023 Rp 82,5 T
DPRD DKI Jakarta menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sebesar Rp 82,5 triliun.
DPRD DKI Jakarta menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sebesar Rp 82,5 triliun.
DPRD DKI menggelar rapat di Bogor. Agenda rapat membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2023.
Bawaslu DKI dapat dana hibah untuk Pilkada 2024 sebesar RP 206 miliar. Bawaslu akan menggunakan dana hibah itu secara optimal.
DPRD DKI Jakarta akan membahas usulan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Anggaran 2023 mulai pekan depan.
"Sistem sewa sudah tidak menggiurkan lagi hari ini. Yang ada sistem bagi hasil, supaya APBD kita bergeraknya cepat untuk sebagai pemasukan," kata Reza Pahlevi.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembangunan ITF Sunter menggunakan APBD. Nantinya, dana akan dikucurkan melalui penyertaan modal daerah (PMD) untuk JakPro.
DPRD mengungkap masih ada BUMD DKI yang sama sekali tidak melakukan penyerapan PMD berdasarkan LKPJ APBD 2021.
"Semuanya sudah ada hitungannya," kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wagub DKI memaparkan realisasi APBD sepanjang 2021. Salah satu yang dipaparkan ialah realisasi pendapatan daerah 2021 Rp 65,59 triliun atau 100,6% dari target.
Pemprov DKI menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pakaian dinas dan atribut DRPD DKI. Tiap anggota DPRD DKI bakal mendapatkan baju dan atribut senilai Rp 16 juta.