
Muncul Anggaran Aneh, Ketua DPRD DKI Pertanyakan Peran TGUPP
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut muncul kejanggalan rencana anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut muncul kejanggalan rencana anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
Ketua DPR DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku belum pernah menerima draf revisi KUA-PPAS 2020 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Setelah Anies menganggap munculnya keanehan rencana anggaran 2020 berpangkal pada sistem e-budgeting warisan, dua mantan Gubernur DKI angkat bicara.
"Bukan hanya anggota Dewan yang bisa melihat, menyisir anggaran. Tapi juga masyarakat bisa melihat," kata Djarot.
"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input," kata Djarot Saiful merespons Anies Baswedan yang menyalahkan sistem 'warisan'.
Politikus Gerindra Inggard Joshua menilai William tidak etis karena membuka rencana anggaran 2020, salah satunya anggaran lem Aibon Rp 82,8 M, di media sosial.
"Kalau Pak Anies tidak bisa monitor anak buah menyusun anggaran, kami Fraksi PDI Perjuangan siap membantu," kata eks staf Ahok, Ima Mahdiah.
"Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada," kata PDIP DKI.
PDIP menyebut tidak etis jika Anies membandingkan gaya kepemimpinan.
Sistem e-budgeting warisannya dinilai bermasalah oleh Anies, Ahok menjawab. Menurutnya, sistem itu baik jika tak ada niat korupsi.