
Geger Anggaran Aneh DKI, PKS: Saatnya Anies Harus Ada Pendamping
F-PKS menganggap kekosongan kursi wagub DKI menjadi salah satu penyebab munculnya anggaran aneh dalam rencana anggaran 2020.
F-PKS menganggap kekosongan kursi wagub DKI menjadi salah satu penyebab munculnya anggaran aneh dalam rencana anggaran 2020.
Untuk memeriksa PNS yang asal-asalan dan salah menginput anggaran, Gubernur DKI Anies Baswedan membentuk tim ad hoc.
Proses pembahasan anggaran di DKI tengah jadi sorotan. Menkeu Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian pun siap membantu merapikan anggaran di Ibu Kota.
Dua bawahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mundur dalam waktu berdekatan di saat rencana anggaran 2020 sedang jadi sorotan. Apa kata Anies?
"Kami apresiasi atas kinerja selama ini dan cukup terkejut dengan permohonan beliau," kata Anies.
Satu lagi anak buah Anies yang mundur. Kali ini giliran Kepala Bappeda DKI yang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran.
Anies Baswedan mengatakan dirinya hendak memperbarui sistem e-budgeting warisan era Jokowi-Ahok. Namun, sistem yang sudah baik diharap tak perlu diutak-atik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons mengenai kekeliruan dalam sistem e-Budgeting APBD DKI yang sempat viral gara-gara anggaran lem aibon.
ICW meminta Pemprov DKI transparan agar masyarakat terlibat dalam penyusunan anggaran. ICW menantang Pemprov DKI dan DPRD untuk rapat disiarkan secara live.
"Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa," kata dia.