
Menyoal Langkah Gubernur Anies Enggan Publikasi Anggaran Belum Final
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin mempublikasikan anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bermasalah. Lantas bagaimana soal transparansi?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin mempublikasikan anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bermasalah. Lantas bagaimana soal transparansi?
"Di Bina Marga ada trotoar anggaran Rp 1,2 sekian triliun, kita minta pemaparan secara jelas...," kata Ketua Komisi D Ida Mahmudah.
"Itu dasar dari apa yang kita katakan transparan dalam proses pembahasan. Tidak ada yang ditutup-tutupi," kata M Taufik.
Anggota DPRD dari PSI, William Aditya, dilaporkan ke BK DPRD oleh warga bernama Sugiyanto. William dilaporkan karena membongkar rancangan anggaran Pemprov DKI.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mendapat usulan tambahan anggaran pembebasan lahan untuk pembuatan waduk.
William Aditya disebut menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemprov DKI.
"Saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," ucap Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
"Lem Aibon itu kecil. Banyak lagi transparansi yang kurang. Contoh rapat komisi, bahan-bahan yang akan kita bahas, jumlah miliaran, baru dikasih H-1 menit."
"Usulannya kajiannya Rp 75 miliar. Mereka kurangi sendiri jadi Rp 55 miliar. Itu tetap tidak masuk di akal," kata Ida Mahmudah.
"Kita akan mengundang William untuk menjelaskan pada kami. Kemungkinan hari Senin (11/11)," ucap Wakil Ketua Badan Kehormatan Oman Rohman Rakinda.