
Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Proses TWK KPK!
Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.
Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.
BKN menyebut pertanyaan pilih Al-Qur'an atau Pancasila di TWK KPK merupakan pertanyaan berat. Bahkan sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon teroris.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili pimpinan KPK menjelaskan mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Komnas HAM.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diperiksa Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan. Ghufron mengatakan mendapat pertanyaan soal isu Taliban.
"Sekali lagi, kalau KPK tidak memiliki kompetensi apakah hasil TWK yang bersifat personal merupakan dokumen yang bisa dibuka atau tidak," kata Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili pimpinan KPK menjelaskan mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Komnas HAM. Apa saja yang disampaikan Ghufron?
Dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai ASN tersebutlah 24 orang di antaranya yang disebut bisa dibina lagi.
Komisi Ketatanegaraan MPR menyoroti TWK di proses alih status pegawai KPK terkait Pancasila atau Al-Qur'an. Martin menilai keduanya bukan hal yang bertentangan.
Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diinisiasi pimpinan KPK telah membuat 75 pegawai yang di dalamnya terdapat para penyidik-penyelidik andal bakal 'tersingkir'.
Direktur KPK Giri Suprapdiono mengungkap pernah lulus tes wawasan kebangsaan 2 kali sewaktu mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK pada 2014 dan 2019.