
Gerindra Nilai Putusan MK Pisah Pemilu Munculkan Masalah Baru
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah. Partai Gerindra menilai keputusan ini berpotensi melanggar UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah. Partai Gerindra menilai keputusan ini berpotensi melanggar UUD 1945.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah bertentangan dengan UUD 1945.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menginstruksikan kepada para kader se-Sulawesi Selatan (Sulsel) agar menjaga kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo, menyusul polemik kebijakan yang diselesaikan Prabowo.
Mulai dari mengirimkan relawan, menyalurkan bantuan, hingga dana kolektif yang tidak kecil dalam upaya meringankan korban bencana.
"Kita meyakini bangsa Palestina akan segera merdeka terbebas dari penjajahan dan cengkraman Israel," ujar Muzani.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendapat update dari Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyarankan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih bisa lebih memberikan kajian yang komprehensif.
Ketua MPR Muzani menilai pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Putin dalam rangkaian SPIEF 2025 merupakan langkah tepat. Apa alasannya?
Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku pihaknya menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR.